Abstrak

Baca Juga : STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS-TPK/2014/PN.BNA DAN PUTUSAN NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2014/PN.BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (HIDAYATULLAH, 2016) ,

Baca Juga : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ernifa, 2014) ,

nnya hakim memutus bebas terdakwa. penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. jenis data yang digunakan yakni data sekunder. pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti kuhp, undang-undang dan putusan pengadilan. hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas pelaku tindak pidana korupsi terdakwa muzamir ahmad sangat tidak tepat. hal tersebut karena hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penunutut umum dan tidak melihat fakta-fakta yang ada didalam persidangan. hakim menilai bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa muzamir ahmad tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. dalam kajian aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan nomor 41/pid.sus-tpk/2015/pn bna tidak ditemukan karena hal pertama hakim menjatuhkan pidana bebas terhadap terdakwa, kedua karena pada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tidak pidana, maka harusnya dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum namun terdakwa di jatuhkan putusan bebas serta kurangnya penegakan hukum terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi. majelis hakim dalam memutuskan perkara hendaknya lebih memperhatikan fakta-fakta di persidangan sehingga dapat membuat keputusan yang tepat sehingga tidak ada yang dirugikan akibat dari keputusan majelis hakim

Tulisan yang relevan

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KORUPTOR (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDA ACEH) (Gerry Alidin, 2020) ,

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WAMENA NOMOR: 63/PID.B/2010/PN.WMN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Rio Arapenta Tarigan, 2014) ,

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL) (KHAIRIL ANWAR R, 2019) ,