|
| |
|
SITI THALIAH ATHINA. PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT HUKUM ADAT PADA TINGKAT MUKIM (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN SEUNUDDON KABUPATEN ACEH UTARA ). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakAbstrak
siti thali’ah athina,
2018 penyelesaian sengketa menurut hukum adat pada tingkat mukim
(suatu penelitian di kecamatan seunuddon kabupaten aceh utara )
fakultas hukum universitas syiah kuala
(v, 52)., pp., bibl,, app.
(syamsul bahri, s.hi., m.a.)
dasar hukum penyelesaian sengketa secara adat telah diatur dalam qanun nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim. menurut qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, penyelesaian sengketa secara adat di tingkat mukim dilaksanakan oleh suatu majelis yakni imuem mukim, imuem chiek, tuha peut, sekretaris mukim dan ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya. dalam penyelesaian sengketa secara hukum adat pada tingkat mukim di kecamatan seunuddon kabupaten aceh utara, tidak semua unsur majelis hadir sebagaimana yang disebutkan dalam qanun tersebut.
tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa secara hukum adat pada tingkat mukim di
Baca Juga : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN (GALA) DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR (MIRANDA, 2019) ,
Baca Juga : PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ADAT PADA TINGKAT KAMPUNG DI KECAMATAN BIES KABUPATEN ACEH TENGAH (MONA FINTE NIATE, 2020) , an seunuddon kabupaten aceh utara dan untuk mengetahui dampak dari putusan hukum majelis adat pada tingkat mukim kepada para pihak yang berselisih. jenis penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris. data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa di tingkat mukim di kecamatan seunuddon kabupaten aceh utara dilaksanakan oleh suatu majelis yang anggota majelisnya tidak dihadiri oleh semua unsur majelis. penyelesaiannya tetap dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada, mulai dari pemanggilan para pihak sampai sidang diputuskan. penyelesaian sengketa yang tidak dihadiri oleh semua unsur majelis dianggap sah secara hukum adat, karena dalam penyelesaiannya para majelis yang dapat hadir bermusyawarah dan mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan sidang, maka penyelesaian dapat dilaksanakan. terhadap semua hasil penyelesaian sengketa secara adat dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak dengan tidak ada unsur keterpaksaan. Tulisan yang relevan EKSISTENSI IMUEM MUKIM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH LIMBAH KRUENG BALEE (STUDI KASUS PENCEMARAN LIMBAH PABRIK SEMEN PT. LAFARGE CEMENT INDONESIA) (Maulizar Mch, 2020) ,PERAN PEMANGKU ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA/ PERSELISIHAN DI DESA NEGERI ANTARA KECAMATAN PINTU RIME GAYO KABUPATEN BENER MERIAH (Rika Julia Koto , 2016) , PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERJANJIAN PERTUNANGAN MENURUT HUKUM ADAT (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR) (Mulya Subhan, 2015) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |