Abstrak

Baca Juga : PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI (INTAN APRILIANA, 2020) ,

Baca Juga : WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN BAWAH JEMBATAN ANTARA PT. REKAYASA DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM (PENELITIAN PADA PEMBANGUNAN JEMBATAN DAH DI KEC.RUNDING KOTA SUBUSSALAM) (RIZKITA MAYDA MELALA, 2015) ,

tigasi terlebih dahulu. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer, data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. lokasi penelitian dilakukan di banda aceh yang memfokuskan pada pembangunan yang berasal dari apbn. hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang mendasari tidak dicantumkan tempat penyelesaian dalam kontrak konstruksi adalah pemahaman hukum yang kurang, lebih memprioritaskan teknik pembuatannya, sudah terbiasa dengan format kontrak yang ada dan tidak adanya acuan yang baku dari kementerian pekerjaan umum, dan belum merasa penting mencantumkan tempat penyelesaian sengketa karena kontrak itulah yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak untuk meminta kerugian yang dialami oleh mereka, hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa jasa konstruksi yaitu : pertama, waktu terlalu singkat, kedua, berganti pejabat pembuat komitmen, ketiga, disibukkan dengan rutinitas masing-masing. keempat, kemampuan komunikasi yang belum memadai. konsekuensi hukum yang muncul jika penyelesaian sengketa secara non litigasi tidak dilakukan terlebih dahulu adalah dapat membuat persetujuan secara tertulis mengenai tatacara penyelesaian sengketa, termasuk dapat membuatkan penyelesaian perkara di pengadilan, penyelesaian sengketa jasa konstruksi yang tidak menyebutkan klausul bentuk penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya sengketa sangat ditentukan oleh kedua belah pihak. para pihak dapat memilih sendiri pola penyelesaiannya, baik diselesaikan di pengadilan maupun di luar pengadilan. disarankan kepada pihak yang terlibat agar mencantumkan tempat penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi, selanjutnya disarankan juga kepada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat supaya dapat menyusun format baku kontrak konstruksi serta disarankan kepada pejabat pembuat komitmen agar menjelaskan konsekuensi yang muncul jika tidak dicantumkan tempat penyelesaian sengketa

Tulisan yang relevan

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA JASA KONSTRUKSI TERHADAP PEMELIHARAAN BANGUNAN (SUATU PENELITIAN PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEULIGOE WALI NANGGROE DI KABUPATEN ACEH BESAR) (ayu maulida, 2014) ,

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN GAYO LUES ANTARA PPK BPJN.I PROVINSI ACEH DENGAN PT. KEUMALA PERDANA BERDASARKAN KONTRAK NOMOR: HK.02.03/CTR-BB1.PJN.1/27/APBN/2018 (JIHAAN NABILA ZULA, 2020) ,

WANPRESTASI PIHAK PELAKSANA JASA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSIRN(SUATU PENELITIAN PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEULIGOE WALI NANGGROE DI KABUPATEN ACEH BESAR) (Riza Zafita Rizki, 2015) ,