Abstrak

Baca Juga : PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRK PIDIE DALAM PROSES REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN 2011 DI KECAMATAN TANGSE (Said Bilawal Zarzami, 2014) ,

Baca Juga : ANALISIS KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA GUNUNG API BURNI TELONG (Rizki Wan Okta B, 2018) ,

ngan bencana, namun dprk juga harus melakukan pengawasan pada setiap kebijakan terkait. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu fungsi legislatif terkait pengawasan dprk bener meriah terkait proses pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh bpbd kabupaten bener meriah. kemudian juga untuk mengetahui kendala apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan dprk bener meriah terhadap program penanggulangan bencana di kabupaten bener meriah. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder. data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. sedangkan data sekunderdiperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang telah dilakukan oleh dprk bener meriah tidak menyeluruh terhadap program penanggulangan bencana, termasuk pengawasan kebijakan dan aturan qanun yang terkait pada penanggulangan bencana. kemudian ketidakpahaman dprk terhadap pengawasan di bidang bencana menjadikan implimentasi program tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. tidak berjalannya perencanaan dengan baik merupakan salah satu indikator tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan dprk bener meriah. adapun jawaban atas pertanyaan selanjutnya adalah bahwa kendala yang dihadapi oleh dprk bener meriah terkait pelaksanaan salah satu fungsinya yaitu pengawasan, tidak berjalan efektif, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk program kebencanaan serta terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bener meriah. kata kunci :legislatif, pengawasan, bencana alam, bener meriah,

Tulisan yang relevan

MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Jainakri Phonna, 2017) ,

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN BENER MERIAH) (ABDUL KADIR, 2017) ,

FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DALAM PENGAWASAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN KAITANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (T. RENDYANSYAH, 2013) ,