| |
Kausar Oktiandy. PERAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI) ACEH DALAM MEMPERJUANGKAN POLITIK PENGUPAHAN DI ACEH. Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakAbstrak
kausar oktiandy peran konfederasi serikat pekerja
2017 indonesia (kspi) aceh dalam
memperjuangkan politik
pengupahan di aceh
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas
syiah kuala
(dr. mujibussalim, sh, m.hum)
konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) aceh merupakan organisasi serikat pekerja/buruh yang paling konsisten dalam melakukan gerakan untuk menolak peraturan pemerintah (pp) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. kspi aceh menilai bahwa dengan adanya peraturan pemerintah (pp) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan telah mengakibatkan hilangnya hak politik para pekerja/buruh dalam ikut menentukan kenaikkan upah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab konfederasi serikat pekerja indonesia
Baca Juga : PERAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA(KSPI) DALAM MEMBELA KAUM BURUH DI KOTA BANDA ACEH STUDI KASUS :DEWAN PERWAKILAN WILAYAH KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA ( DPW KSPI ) KOTA BANDA ACEH (Yusnil, 2017) ,
Baca Juga : GERAKAN SOSIAL KSPSI DALAM MENGADVOKASI KENAIKAN UMP 2016 DAN OUTSOURCING BURUH DI SUMATRA UTARA (SITY CHADIZAH, 2016) , i) aceh menolak peraturan pemerintah (pp) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan peran konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) aceh dalam memperjuangkan politik pengupahan di aceh. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan dan dokumentasi didapatkan melalui buku-buku, jurnal, dan dokumen pemerintah. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) aceh menolak peraturan pemerintah (pp) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yaitu peraturan pemerintah (pp) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan menghilangkan hak politik pekerja/buruh dalam ikut menentukan upah, peraturan pemerintah (pp) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan peraturan pemerintah (pp) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan hanya menguntungkan pengusaha atau pemilik modal. serta peran kspi aceh dalam memperjuangkan politik pengupahan di aceh sudah cukup baik, dimana kspi aceh sudah melakukan berbagai macam upaya seperti melakukan audiensi dengan dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk provinsi aceh. selain melakukan audiensi, kspi aceh juga telah melakukan aksi untuk menekan dan menyampaikan kepada publik serta media, bahwa kspi aceh sedang melakukan perjuangan politik pengupahan di aceh. namun kspi aceh belum berhasil memperjuangkan politik pengupahan di aceh. kata kunci: peran kspi aceh, memperjuangkan politik Tulisan yang relevan PENGARUH NILAI TUKAR DAN PDB TERHADAP EKSPOR INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT (FAISAL FAHLEVI, 2015) ,ANALISIS SOSIOLOGI UPAH DAN BEBAN KERJA PADA USAHA KUE PALA DI DESA BATEE TUNGGAI (ARDIANTI, 2020) , FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIFITAS PEKERJA WANITA PADA INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI KOTA BANDA ACEH ANALISIS (Dwijayanti Edi Sanjayani, 2013) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |