|
| |
|
SILVIA MELISA. PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN ACEH. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakLaporan kerja praktik (lkp) bertujuan untuk mengetahui prosedur pertanggungjawaban keuangan desa. laporan kerja praktik merupakan tugas akhir bagi mahasiswa program studi diploma iii akuntansi universitas syiah kuala yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan selama dua bulan di bpkp perwakilan aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh gelar ahli madya. bpkp perwakilan aceh berkedudukan di ibu kota banda aceh, jalan tgk, panglima nyak makam, banda aceh 23118, telp. (0651)28133, 28134, dan 28183, faks 28173.
bpkp dan aparat pemerintah daerah. kabupaten/kota bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, dan meningkatkan tata kelola desa dan kualitas laporan keuangan. laporan keuangan disajikan sebagai pertanggungjawaban keuangan desa.
pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan keuangan desa, penganggaran keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, dan
Baca Juga : ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN (Syarifah Rahmah, 2019) ,
Baca Juga : AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI PADA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN GAYO LUES (Sri Karlinayani, 2016) , tanggungjawaban keuangan desa. pertanggungjawaban keuangan desa merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa, selain perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke bpd. Tulisan yang relevan PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA DI KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN) (Ridha Amalia, 2017) ,PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PENGGUNA EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM) (UMMUL BARARAH, 2013) , ANALISIS PROBLEMATIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA STUDI PERBANDINGAN PADA DESA BLANG KOLAK I DAN II DI KABUPATEN ACEH TENGAH (T.FITRAWAN MONDALE, 2017) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |