Abstrak

Baca Juga : ANALISIS CAPITAL FLIGHT DI INDONESIA (Muammar Kadafi, 2020) ,

Baca Juga : PENGATURAN HUKUM TERHADAP LINTAS PESAWAT ASING DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDAULATAN NEGARA DI RUANG UDARA) (CUT MIFTAHUL JANNAH, 2017) ,

rnasional, bagaimana dampak bagi indonesia terhadap perjanjian ini serta beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk pengambil alihan fir tersebut yang diulas oleh konvensi chicago pada tahun 1944. jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif dalam bentuk konvensi internasional, perjanjian internasional, hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian wilayah udara. hasil dari penulisan ini adalah bahwa persetujuan flight information region (fir) indonesia-singapura pada tahun 1995 telah dimandatkan oleh konvensi chicago 1944 yang menjamin bahwa pendelegasian tidak hanya bagian dari kedaulatan suatu bangsa tetapi juga konsep keselamatan di bidang layanan navigasi dari satu negara ke negara lain berdasarkan kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam perjanjian antar negara untuk mengelola layanan navigasi dari satu negara ke negara lain. namun perjanjian bilateral antara indonesia-singapura secara tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi indonesia dan sudah tidak lagi sesuai untuk dijalankan sehingga dibutuhkan upaya hukum seperti peninjauan kembali terhadap penjanjian-perjanjian tersebut sesuai dengan yang telah disepakati. disarankan kepada pemerintah melalui institusi penegak hukum ataupun lembaga-lembaga pemerintah lebih memperhatikan dan melakukan pengkajian ulang terkait pengendalian fir

Tulisan yang relevan

PENGARUH KUALITAS LAYANAN PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PELANGGAN MASKAPAI LION AIR DI KOTA BANDA ACEH (Iin Karnita, 2018) ,

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (Sri Putri Handayani HS, 2016) ,

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PENUMPANG PESAWAT UDARA AKIBAT HIJACKING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PESAWAT GERMANWINGS FLIGHT 9525) (NONONG NADYA RIZQA, 2017) ,