Abstrak

Baca Juga : PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR SECARA MUNIK DAN KEDEPETEN MENURUT HUKUM ADAT GAYO (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH) (Mampat Belangi, 2017) ,

Baca Juga : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH TAKENGON NOMOR 120/PDT.P/2013/MS-TKN TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (NANDA NADIA, 2016) ,

winan perlu adanya perubahan atau peninjauan kembali. serta untuk melihat kebijakan kriminal dalam mennanggulangi perkawinan anak di bawah umur. penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. dengan mengkaji asas-asas hukum positif dan memberikan penafsiran terhadap norma terkait perkawinan di bawah umur. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang menggunakan data sekunder serta tersier, dan bersifat kualitatif hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya penanggulangan perkawinan anak di bawah umur telah dilakukan semaksimal mungkin. namun realitanya perkawinan di bawah umur masih marak terjadi. hal ini disebabkan karena tidak ada aturan hukum yang mengatur secara khusus dan tegas terkait batas usia perkawinan anak di bawah umur. pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memicu timbulnya permasalahan serta penyimpangan karena undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan leluasa memberikan izin dispensasi kawin terhadap pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. hal inilah yang menyebabkan timbulnya tumpang tindih terkait batas usia anak dibawah umur atau disharmonisasi hukum. adanya revisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur secara tegas tentang batas usia perkawinan. kepada pemerintah harus lebih serius menanggapi masalah perkawinan di bawah umur. dan kepada orang tua serta masyarakat harus lebih sadar dan mengerti bahwa perkawinan anak di bawah umur harus dihindari karena dapat menimbulkan dampak negatif. kata kunci: kebijakan kriminal, perkawinan di bawah

Tulisan yang relevan

PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINANRN(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN SIMEULUE) (WAHYU ALEX SANDRA, 2014) ,

PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA BERSAMA SETELAH DILAKSANAKAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 (SARIZAL, 2019) ,

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN USIA MUDA DI KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT KABUPATEN ACEH SINGKIL (Riska Yani, 2020) ,