![](../images/header.jpg)
| |
Erna Kurniawati. KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA TNI DI ACEH. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakKewenangan pengadilan militer i–01 banda aceh dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota tni di aceh
abstrak
erna kurniawati
adwani
mujibussalim
pasal 25 ayat (4) undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu, “peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. praktiknya, di pengadilan militer i–01 banda aceh masih mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota tni. ini akan cenderung membuat suatu peradilan yang tidak idenpenden.
penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kewenangan pengadilan militer i–01 banda aceh dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan anggota tni di aceh. dan untuk menjelaskan dan menganalisis kendala belum diadilinya anggota tni yang melakukan tindak pidana umum di peradilan umum.
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
Baca Juga : PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) (YULIA LESTARI, 2016) ,
Baca Juga : PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN PRAJURIT TNI DARI DINAS MILITER (Mokhammad Alfan, 2016) , litian yuridis empiris. data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian ini dan informan yang memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti. selanjutnya data sekunder dari studi perpustakaan, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa kewenangan pengadilan militer i–01 banda aceh dalam mengadili oknum anggota tni yang melakukan tindak pidana umum berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. dalam undang-undang ini menitikberatkan kepada subjek hukum sehingga subjeknya anggota tni. oleh karena itu, tindak pidana apapun yang dilakukan oleh anggota tni tetap tunduk kepada. dan yang menjadi penghambat belum diadilinya oknum anggota tni yang melakukan tindak pidana umum di peradilan umum yaitu pertama dasar hukumnya, masih belum dirubah, masih menggunakan undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. kedua, masih melihat subjek hukumnya tidak objek hukumnya, yaitu masih berfokus yang melakukan tindak pidananya adalah anggota tni. ketiga, kompetensi relatif, semua perkara masih di adili di peradilan militer. disarankan kepada lembaga eksekutif dan yudikatif untuk segera merevisi undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. dalam hal subjek hukum dalam undang-undang tersebut. dan disarankan kepada penegak hukum dalam peradilan militer untuk dapat independen dalam mengadili anggota tni yang melakukan tindak pidana umum. kata kunci : kewenangan, pengadilan militer, tindak pidana Tulisan yang relevan TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DIADILI BUKAN DI TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA (LOCUS DELICTI) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Dian Astara, 2020) ,TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA BANDA ACEH) (Cut Farah Intan, 2019) , TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) (ARIF WIRA MAULANA, 2019) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |