Abstrak

Baca Juga : KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH (SADRUN PINIM, 2018) ,

Baca Juga : MEKANISME MUTASI PEJABAT STRUKTURAL YANG DILAKUKAN OLEH GUBERNUR ACEH (Muhammad Zahrul Mubaraq, 2017) ,

ret 2017 melakukan mutasi sebelum masa akhir jabatan gubernur berakhir. tujuan penelitian untuk mengetahui mutasi yang dilakukan gubernur terhadap pejabat eselon ii pemerintah aceh dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengetahui larangan pergantian pejabat oleh undang-undang no 10 tahun 2016 telah membatasi kewenangan gubernur yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mengetahui konsekuensi hukum bagi gubernur yang melakukan mutasi pejabat eselon ii pemerintah aceh, sebelum 6 bulan masa jabatannya berakhir. metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). hasil penelitian menunjukan kepala daerah (gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota) dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri, dan di dalam uupa tidak diatur mengenai larangan penggantian pejabat sebelum 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon dan akhir masa jabatan sehingga undang-undang ini secara hukum dapat diberlakukan diberlakukan di propinsi aceh karena mengatur hal yang lebih khusus dari yang khusus. disarankan bahwa seharusnya kepada dpra dan pemerintah aceh segera membentuk qanun aceh tentang penyelenggaran pemilihan gubernur/wakil gubernur aceh, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota tahun 2017 dengan memasukan ketentuan dalam pasal 71 ayat (1) sampai ayat (6) dalam rangka mencegah terjadinya benturan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dan pemerintah aceh harus menyiapkan langkah hukum ke depannya agar meminta terlebih dahulu persetujuan menteri terkait sebelum melakukan pergantian pejabat, sebelum penetapan pasangan calon atau 6 bulan sebelum jabatan gubernur aceh berakhir, kecuali sudah adanya peraturan perundang undang yang dibuat sebagai dasar hukum tersebut sesuai dengan uu nomor 10 tahun 2016, serta pemerintah aceh harus meninjau ulang sk nomor peg 821.22/004/2017, ditakutkan akan ada gugatan ke pengadilan tata usaha negara apabila qanun aceh tidak mengadopsi aturan dalam pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016. kata kunci : kewenangan gubernur dan

Tulisan yang relevan

KEBIJAKAN BUPATI TERHADAP MUTASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE (FADLAN HIDAYAT, 2019) ,

PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU KAJIAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR : PEG.821.22/004/2017 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT ESELON II PEMERINTAH ACEH DAN MENETAPKAN SK YANG BARU SEBAGAI GANTINYA) (FAHRIZAL, 2018) ,

PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEJABAT ESELON III RN(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR) (Jamaluddin, 2015) ,