Abstrak

Baca Juga : PENGUJIAN KEPUTUSAN DISKRESI YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (RAHMAD TOBRANI, 2018) ,

Baca Juga : IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 61.K/TUN/2015 TENTANG PENETAPAN KOMISIONER KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA (Chairul Umam, 2016) ,

mohonan tersebut dalam praktek di pengadilan tata usaha negara dikenal dengan istilah permohonan fiktif positif. dengan demikian timbul dualisme pengaturan mengenai sikap diam pejabat tata usaha negara terhadap permohonan masyarakat yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang bermohon. tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara pengujian permohonan fiktif positif terhadap pejabat tata usaha negara yang mendiamkan permohonan dari pemohon dan kedudukan gugatan fiktif negatif setelah diaturnya permohonan fiktif positif. metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (legal research), sumber data penulisan diperoleh dari kepustakaan dengan jenis data berupa data primer dan data sekunder. analisis data menggunakan metode penafsiran hukum (hermeneutik) secara deduktif terhadap teks dan konteks peraturan perundang-undangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang nomor 30 tahun 2014 sebagai hukum materiil tidak mengatur secara detail mengenai hukum acara permohonan fiktif positif, oleh karenanya mahkamah agung menerbitkan perma nomor 5 tahun 2015 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapat keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan. selain itu, kedudukan gugatan fiktif negatif masih berlaku selama aturan pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara belum dicabut. disarankan kepada pembuat undang-undang, ketentuan yang ada dalam peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 5 tahun 2015 hendaknya diakomodir kedalam bentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yaitu undang-undang peradilan tata usaha negara sehingga sangat urgen dilakukan revisi. kata kunci : keputusan tata usaha negara dan permohonan fiktif

Tulisan yang relevan

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM KAITANNYA DENGAN NEGARA HUKUM DI INDONESIA (MUAMMAR IRVAN AULIA, 2020) ,

WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN SETELAH MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF (Azzahrawi, 2019) ,

PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (SCHORSING) OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN (MIFTAH SAAD CANIAGO, 2018) ,