|
| |
|
RISKI HARISTA. PROSEDUR PENGELUARAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN PADA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017 |
|
AbstrakRingkasan
penulisan dari laporan kerja praktek (lkp) ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pengeluaran anggaran perbendaharaan pada satuan kerja pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman provinsi aceh direktorat jenderal cipta karya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr). satuan kerja pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman provinsi aceh direktorat jenderal cipta karya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) atau biasa disingkat satker psplp merupakan suatu organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan melaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang akan dipantau langsung oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. mahasiswa melaksanakan praktek kerja lapangan di satuan kerja pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman provinsi aceh selama 2 bulan terhitung dari tanggal 13 februari 2017 sampai dengan 13 april 2017.
pelaksanaan prosedur pengeluaran anggaran dalam satker penyehatan
Baca Juga : PROSEDUR REVISI DIPA OLEH SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (DIMAS HARIYADI PRATAMA, 2018) ,
Baca Juga : PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (HERNATA BR MANALU, 2018) , istem penyehatan lingkungan permukiman provinsi aceh adalah sebagai berikut: 1. mengajukan surat perintah pembayaran (spp) yang dibuat oleh pejabat pembuat komitmen (ppk) dan di berikan kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar (pp-spm) untuk disahkan, 2. sesudah disahkan oleh pp-spm kemudian mengeluarkan surat perintah membayar (spm) dan akan di berikan kembali kepada ppk untuk melakukan pengujian kemudian ditandatangani sekalian menerbitkan surat perintah bayar (spby) yang akan diberikan kepada bendahara pengeluaran, 3. kemudian pembayaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran setelah diterbitkan spby dan bendahara pengeluaran membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja (sptb) kemudian ditanda tangan atau sudah disahkan oleh pejabat pembuat komitmen (ppk) sebagai dokumen kelengkapan Tulisan yang relevan PROSEDUR PENGADAAN ASET TETAP PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANDA ACEH (EL RAZAK RIZKI HAKIM, 2018) ,PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATRA-1 PROVINSI ACEH (ILHAM AULIA, 2019) , PROSEDUR PENCAIRAN HONOR PENGELOLA BENDUNG PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA – I PROVINSI ACEH (ADE YUNUS AKBAR, 2019) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |