Abstrak

Baca Juga : STUDI KOMPARATIF TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI DI INDONESIA DAN SINGAPURA (Cut Rizka Rahmah, 2016) ,

Baca Juga : TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KOTA JHANTO ACEH BESAR (Zia Zakiri, 2016) ,

oleh dari bahan pustaka tentang tindak pidana perdagangan manusia melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan, dari buku, dan literature lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di indonesia dan malaysia ada di dalam subjek hukum, objek hukum, adanya penjara minimum dan maksimum, serta perlindungan pelapor, saksi dan korban serta hal-hal yang dilarang. perbedaannya terletak di lamanya masa ancaman penjara maksimum, banyaknya jenis ancaman pidana di masing-masing perundang-undangan. kelebihan pengaturan tindak pidana perdagangan orang di indonesia adalah lebih konkritnya tentang siapa itusubjek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang, penjara maksimum lebih tegas, semua pasal ancaman pidana terdapat ancaman pidana minimum, jenis ancaman pidana lebih banyak, terdapat ancaman pidana pokok dan pidana tambahan untuk badan hukum. sedangkan kekurangannya ialah, tidak mengatur wilayah perpanjangan, serta tidak mengatur tentang adanya dewan anti perdagangan orang. disarankan perlu untuk diatur mengenai perpanjangan wilayah di dalam uu no. 21 tahun 2007 sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 uu negara malaysia no. 670 tahun 2007. dan sebaiknya juga perlu diatur tentang adanya dewan anti perdagangan orang sebagai mana diatur dalam pasal 6 uu negara malaysia nomor 670 tahun 2007.

Tulisan yang relevan

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ernifa, 2014) ,

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) (PUTRI MAULIZA FONNA, 2018) ,

PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU KUHAP) SERTA UNDANG-UNDANG PIDANA DI LUAR KUHAP (Dwi Wulandari, 2015) ,