|
| |
|
JASELLA SAKWI YANTI. MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DI WILAYAH ACEH PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017 |
|
AbstrakRingkasan
penulisan laporan kerja prantek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa program studi diploma iii akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas syiah kuala yang telah menyelesaikan praktek kerja lapangan (pkl) pada kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi aceh selama dua bulan dan telah melalui bimbingan dari dosen pembimbing untuk menyelesaikan studi perkuliahan. laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, observasi dan melakukan wawancara dengan pegawai untuk melengkapi penjelasan pada laporan ini.
sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) pemerintah mengalokasikan belanja negara untuk dan transfer ke daerah dan dana desa. dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, penyaluran transfer ke daerah dan dana
Baca Juga : MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DI WILAYAH ACEH PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (JASELLA SAKWI YANTI, 2017) ,
Baca Juga : PROSEDUR REVISI DIPA OLEH SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (DIMAS HARIYADI PRATAMA, 2018) , desa di provinsi aceh terdiri dari dana alokasi umum (dau), dana bagi hasil (dbh), dana alokasi khusus (dak), dana otonomi khusus (dana otsus), dana desa. penyaluran transfer ke daerah dan dana desa dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara (kpa bun) transfer dana perimbangan dan kpa bun transfer non dana perimbangan dengan cara menetapkan surat keputusan penetapan rincian transfer ke daerah (skprtd) berdasarkan daftar isian pelasanaan anggaran bendahara umum negara (dipa bun) transfer kedaerah dan dana desa sesuai dengan alokasi dan tahap penyaluran yang telah ditetapkan, skprtd digunakan oleh pejabat pembuat komitmen bendahara umum negara (ppk bun) untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran (spp) agar kemudian dapat digunakan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar bendahara umum negara (ppspm bun) sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar (spm), spm tersebut kemudian diajukan kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) jakarta ii agar dapat disetujui, setelah spm disetujui maka diterbitkanlah surat perintah pencairan dana (sp2d) oleh kppn jakarta ii, dengan diterbitkan sp2d tersebut maka dana transfer ke daerah dan dana desa otomatis tersalurkan ke rekening kas umum daerah (rkud) dan selanjutnya dana desa pun langsung tersalurkan dari rkud ke rekening kas desa Tulisan yang relevan PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21 ATAS UANG MAKAN MELALUI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (AYU YOLANDA, 2018) ,PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (HERNATA BR MANALU, 2018) , MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 TERHADAP SEMINAR KIT PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH (IMAM SUBKHI, 2019) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |