![](../images/header.jpg)
| |
Husfiana. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017 |
|
AbstrakHusfiana,
(2017)
undang-undang dasar negara republik indonesia menyebutkan di dalam pasal 26 ayat (1) yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang ke warganegara an (selanjutnya disebut uu kewarganegaraan) dalam pasal 1 angka 1 disebutkan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. era globalisasi yang mengakibatkan perpindahan warga negara asing ke indonesia, maka untuk menjamin legalitas kewarganegaraan indonesia bagi orang asing harus melalui permohonan pewarganegaraan.
tujuan penulisan skripsi ini adalah untnk mengetahui dan menjelaskan prosednr memperoleh kewarganegaraan indonesia menunit uu kewarganegaraan dan tanggung jawab negara terhadap warga negara dan orang asing yang berada di indonesia.
metode penelitian skripsi ini menggunakan metode ynridis normative, yaitu metode
Baca Juga : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-XIV/2016 TENTANG PENGUJIAN PASAL 67 AYAT (2) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Maulana Fatahillah, 2017) ,
Baca Juga : PERKEMBANGAN YURIDIS KETENTUAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH (ANSARULLAH, 2017) , itian kepustakaan (library> research) yang didapatkan melalui bahan- bahan hukum primer, balian hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. data yang diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kejelasan terhadap masalah yang diteliti. hasil penelitian menunjiikkan bahwa prosedur memperoleh kewarganegaraan menurut uu kewarganegaraan dikenal dengan dua macam cara, yang pertama disebut dengan naturalisasi biasa dan yang kedua naturalisasi istimewa. selain melaui dua cara tersebut, perolehan status sebagai warga negara indonesia dapat diperoleh melalui pernyataan, yaitu ditujukan kepada warga negara asing yang menikah dengan wanita / lelaki warga negara indonesia. sedangkan tanggung jawab negara terhadap warga negara dan orang asing yang berada di indonesia diatur dalam uu kewarganegaraan ialah pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran sebagai warga negara indonesia dan orang asing mempunya hak dan kewajiban di indonesia. di sarankan kepada pemerintah dalam hal ini menteri hukum dan ham agar lebih berperan dalam penegasan kepastian hukum berkaitan dengan administrasi kewarganegaraan dan mensosialisasikan mengenai prosednr memperoleh kewarganegaraan indonesia agar masyarakat lebih mengerti dan Tulisan yang relevan KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH (SADRUN PINIM, 2018) ,IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR BUPATI PIDIE (Muchsidin Ichwal, 2018) , TINJAUAN YURIDIS PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN HIPOTIK DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (MUHAMMAD WALIYULLAH, 2018) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |