Abstrak

Baca Juga : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL) (KHAIRIL ANWAR R, 2019) ,

Baca Juga : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR: 5/PID.SUS-ANAK/2016/PN.BLA TENTANG MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN SETUBUH OLEH ANAK (M RISKI ZHAFRAN, 2019) ,

bangan hakim yang tidak menganalisis secara tuntas makna dari setiap unsur pasal yang didakwakan. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. metode penelitian normatif dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum tidak tepat dalam merumuskan bentuk surat dakwaan yang pada awalnya dikatakan bahwa surat dakwaan tersebut tunggal namun terdapat dakwaan kesatu atau kedua. hal ini tidak sesuai dengan bentuk surat dakwaan yang terdapat dalam surat edaran jaksa agung republik indonesia nomor: se-004/j.a/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan dan mengakibatkan surat dakwaan tersebut menjadi kabur dan menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum tidak profesional karena melaksanakan tugas tidak sesuai dengan peraturan kedinasan dan dapat dikenakan tindakan administratif yang terdapat di dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 peraturan jaksa agung republik indonesia nomor: per-014/a/ja/11/2012 tentang kode perilaku jaksa. selain itu, hakim tidak menguraikan makna setiap unsur dari pasal yang digunakan seperti yang diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f kuhap. sehingga sepatutnya, putusan pemidanaan tersebut batal demi hukum. disarankan kepada jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan selain harus memperhatikan pasal 143 kuhap, juga harus memperhatikan bentuk dakwaan yang terdapat dalam surat edaran jaksa agung nomor: se-004/j.a/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan dan hakim harus menguraikan secara tuntas unsur pasal yang terdapat dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f

Tulisan yang relevan

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASAR NOMOR: 90/PID.SUS. ANAK/2018/PN MKS. TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (FADHILAH FAIDIR, 2020) ,

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI CALANG) (ARINA MAWARDI, 2019) ,

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR 15/PID.SUS-ANAK/2016/PN.KLA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (NIA JUWIFA, 2017) ,