![](../images/header.jpg)
| |
MUAMMAR HUSNUL. PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA(KPP) DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI KOTA BANDA ACEH. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017 |
|
AbstrakBerdasarkan pasal 24 huruf (e) uu no. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak dan peraturan menteri keuangan republik indonesia no 118/pmk.03/2016 tentang peraturan pelaksana dari undang-undang no. 11 tahun 2016 pada pasal 14 huruf (c) telah ditunjuk pejabat berwenang atas nama menteri untuk melaksanakan tax amnesty. di kota banda aceh kpp pratama merupakan instansi pelaksana dari tax amnesty tersebut. kendatipun kpp telah melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ditemukan wajib pajak yang belum mengikuti tax amnesty.
penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan kpp pratama banda aceh dalam pelaksanaan tax amnesty, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tax amnesty dan upaya yang di tempuh oleh kpp pratama untuk mengatasi hambatan-hambatan.
data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara setengah terstruktur dengan responden dan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui
Baca Juga : PROSEDUR PELAPORAN TAX AMNESTY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDA ACEH (NADYA URRAHMI, 2017) ,
Baca Juga : PROSEDUR PEMBUATAN EFIN UNTUK PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BANDA ACEH (PAULA ANDIKA, 2018) , ian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, bahan dari internet dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) di kantor pelayanan pajak (kpp) pratama banda aceh belum berjalan dengan semestinya. dilihat dari proses dan hasil masih belum maksimal, dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum mengikuti tax amnesty serta masih terdapat keraguan wajib pajak terhadap program tax amnesty. hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kpp pratama yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap tax amnesty, kurangngya ketersediaan sumber daya manusia (sdm) pada kpp pratama, serta terdapat beberapa kali sistem error pada kpp pratama. upaya yang di tempuh kpp pratama banda aceh yaitu melakukan sosialisai/penyuluhan dengan mengeluarkan surat himbauan/pemberitahuan kepada wajib pajak, serta menambah sdm dengan cara meminta sdm pada bagian lain dengan kebijakan kepala kantor. disarankan kepada kpp pratama banda aceh dalam pelaksanaan kebijakan tax amnesty agar melakukan pendekatan secara persuasif terhadap wajib pajak. serta disarankan kepada kpp pratama setelah program kebijakan tax amnesty berakhir untuk menerapkan sanksi tegas dengan konsisten bagi wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty menurut pasal 18 undang-undang no. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Tulisan yang relevan FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN INDIVIDU DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH (Maulida, 2017) ,FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN INDIVIDU DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH (Maulida, 2017) , TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN PENYITAAN TERHADAP BARANG-BARANG WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH (AMALIA SABRINA, 2015) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |