Abstrak

Baca Juga : ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR (WHISTLE BLOWER) DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAPKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (ENI SURIATI, 2015) ,

Baca Juga : KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (FATHURRAHMAN ALTHAF, 2019) ,

systematische specialiteit dan pasal 14 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data skunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, kasus kredit macet harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 uu ptpk dan unsur-unsur tersebut harus dibuktikan kebenarannya; 2) antara undang-undang ptpk dengan undang-undang perbankan tidak terdapat hubungan lex spesialias di antara keduanya. kedua undang-undang tersebut adalah aturan specialis karena disusun dalam aturan pidana tersendiri di luar kuhp; 3) penerapan dakwaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet perbankan adalah suatu hal yang tidak tepat karena berdasarkan asas systematische specialiteit, undang-undang perbankan harus didahulukan pemberlakuannya dibandingkan dengan uu ptpk. pemberantasan korupsi harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan yang sebenarnya. para penegak hukum harus mempunyai suatu persepsi yang sama tentang asas hukum lex spesialis derogate legigeneralis dan asas systematische specialiteit. untuk ke depannya, para penegak hukum juga harus memperhatikan pasal 14 uu ptpk agar tidak serta merta semua kasus yang dianggap dapat merugikan keuangan negara dapat dijerat dengan uu ptpk dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime sehingga penanganannya lebih diutamakan. kata kunci : korupsi dan

Tulisan yang relevan

KEWENANGAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Satria Ferry, 2019) ,

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Muji Dimarza Kesuma, 2017) ,

PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDA ACEH) (Rini Mihartika, 2017) ,