Abstrak

Baca Juga : FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN PIDIE (STUDI KASUS DI KOTA SIGLI) (Cut Novi Maulanadewi, 2018) ,

Baca Juga : KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM MEWUJUDKAN TIGA PULUH PERSEN RUANG TERBUKA HIJAU (MIRJA SYAHPUTRA, 2016) ,

i menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengumpulan data dilokasi penelitian dan mewawancarai para informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten pidie telah melahirkan beberapa kebijakan terkait dengan masalah perbaikan tata ruang ini. hadirnya kebijakan pemerintah kabupaten pidie dalam bentuk qanun nomor 5 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) merupakan terobosan baru yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah tata ruang yang ada di kecamatan kota sigli. selanjutnya pembentukan tim terpadu dan pembuatan master plan kota sigli menjadi terobosan pemerintah dalam hal pembangunan kawasannya. namun terdapat beberapa kendala pemerintah dalam mengimplementasi beberapa kebijakan tersebut diantaranya belum tersusunnya rencana detail tata ruang, anggaran yang terbatas, dan kedasaran dari masyarakat yang masih rendah dalam menjaga lingkungan kawasan perkotaan. diharapkan pemerintah kabupaten pidie terus berupaya memaksimalkan penerapan kebijakan terhadap perbaikan tata ruang yang ada di wilayah kecamatan kota sigli. dengan telah di bentuknya tim terpadu maka pemerintah harus lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam hal pengawasan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan tatanan kota menjadi rusak. harus cepat tersusun rencana detail tata ruang (rdtr) yang langsung menyentuh terhadap pembangunan tata ruang kawasan kecamatan kota sigli dengan di dukung oleh anggaran yang memadai sehingga proses pembangunan tata ruang tersebut terlaksana dengan baik. dan kemudian kesadaran dari masyarakat sendiri harus ada, karena tanpa adanya dukungan langsung dari masyarakat maka proses perbaikan tata ruang tersebut tidak akan membuahkan hasil yang positif. kata kunci : kebijakan pemerintah, dan tata ruang

Tulisan yang relevan

DOMINANSI MAKROZOOBENTHOS DI KAWASAN KUALA PIDIE KECAMATAN KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE (Jamaliah Syukri, 2017) ,

MODEL PENGADAAN LAHAN UNTUK INFRASTRUKTUR HIJAU DI KOTA SIGLI (MUHAMMAD KHALED, 2019) ,

KEBIJAKAN PEMERINTAH PIDIE TERKAIT PENAMBANGAN EMAS ILLEGAL DI KECAMATAN MANE (MULIANI, 2016) ,