| |
Fadlun Riza. PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2015. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017 |
|
AbstrakAbstrak
fadlun riza, pembentukan badan pertanahan
aceh berdasarkan peraturan
presiden nomor 23 tahun 2015
2016 fakultas hukum universitas syiah kuala
(v, 58), pp.,bibl.
(kurniawan, s.h.,ll.m)
badan pertanahan aceh merupakan lembaga yang bertugas di bidang pertanahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup wilayah
provinsi aceh. berdasarkan ketentuan pasal 253 ayat (1) undang-undang nomor
11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh menyatakan bahwa “kantor wilayah
badan pertanahan nasional aceh dan kantor pertanahan kabupaten/kota menjadi
perangkat daerah aceh dan perangkat daerah kabupaten/kota paling lambat awal
tahun anggaran 2008”. dalam pasal 2 ayat (1) peraturan presiden nomor 23
tahun 2015 tentang pengalihan kanwil bpn aceh dan kantor pertanahan
kabupaten/kota menjadi badan pertanahan aceh dan kantor pertanahan aceh
kabupaten/kota menyebutkan bahwa “dalam rangka melaksanakan pelayanan
pertanahan di aceh, dibentuk
Baca Juga : IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN ACEH (Cut Yulia Rizky, 2018) ,
Baca Juga : KEDUDUKAN DINAS PERTANAHAN ACEH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PASCA PERPRES NOMOR 23 TAHUN 2015 (RAHMAT NOFRIZAL, 2019) , adan pertanahan aceh yang merupakan perangkat daerah aceh. namun dalam pelaksananannya belum ditetapkannya peraturan gubernur yang khusus mengatur tentang badan pertanahan aceh. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pembentukan badan pertanahan aceh yang sudah berjalan dan hambatan yang dihadapi dalam pembentukan badan pertanahan aceh serta solusi penyelasaian hambatan pembentukan badan pertanahan aceh demi kepentingan masyarakat pada umumnya. dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dari literatur buku, kamus, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, surat kabar serta artikel internet. sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan badan pertanahan aceh sudah sampai tahap akhir pembentukan hanya menunggu peraturan gubernur yang mengatur tentang badan pertanahan aceh untuk menjalankan tugasnya terdapat beberapa hambatan dalam pembentukan badan pertanahan aceh yaitu dengan belum ditetapkannya perturan gubernur yang mengatur khusus tentang badan pertanahan aceh dan terdapat beberapa solusi yang mengenai penyelesaian hambatan pembentukan badan pertanahan aceh. disarankan pemerintahan aceh agar mencari solusi untuk pembentukan badan pertanahan aceh dengan cara menuntaskan masalah-masalah dalam pembentukan peraturan khusus dan diharapkan kedepannya pembentukan badan pertanahan aceh dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tulisan yang relevan ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENERAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA E-PROCUREMENT TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DI KOTA SABANG (SAWIDAR, 2017) ,TATA CARA PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS TANAH (STUDI KASUS PEMBERIAN HAK PAKAI KEPADA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA SABANG) (Ula Safriati, 2018) , KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (Marzuki, 2017) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |