Abstrak

Baca Juga : PERAN DANA TRANSFER TERHADAP KEMISKINAN : STUDI KASUS PROVINSI ACEH, PAPUA, KALIMANTAN TIMUR DAN RIAU (PAMIAN HASINTONGAN SIAHAAN, 2016) ,

Baca Juga : PENGARUH PENERIMAAN DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH SEKTOR PENDIDIKAN DAYAH DI ACEH (ZAHRA WANI, 2018) ,

provinces have a good performance, because the amount of revenue far above the amount budgeted, except for papua province in 2012, which experienced a slight decline. for expense variant, these three provinces are good either, because the amount of actual spending does not exceed the budgeted amount. from the growth ratio, especially growth in revenue, the three provinces categorized as good as it can grow revenues in every year except for the province of papua in 2011 that experienced decline. the three provinces considered good for earnings growth ratio because they can foster a positive income level. these three provinces do not perform well enough at expense growth ratio because the amount of expenditures tends to rise every year. the calculation of local financial independence ratio showed that aceh province is the most independent. the degree of fiscal decentralization showed that aceh province has the highest ability in decentralizing governance. pad effectiveness ratio shows that the three provinces are effective in managing pad. keywords: performance of government, local autonomy, special autonomy ix abstrak pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara ekonomis, efektif, efisien,transparan, dan akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. analisis terhadap kinerja pengelolaan keuangan penting untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dan meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan. tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja keuangan pemerintah provinsi yang terkena status otonomi khusus dengan latar belakang dana bagi hasil migas, yaitu provinsi aceh dan papua barat. data yang digunakan dalam penelitian ini berupa lra (laporan realisasi anggaran) dan apbd (anggaran pendapatan belanja daerah) tahun 2012-2014 dari kedua provinsi tersebut. untuk mengukur kinerja menggunakan alat analisis berupa : analisis selisih anggaran, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas pad. hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk analisis selisih varian khususnya varian pendapatan dari kedua provinsi ini memiliki kinerja yang baik, karena jumlah realisasi pendapatan jauh diatas jumlah yang dianggarkan, kecuali untuk provinsi papua pada tahun 2012 yang mengalami sedikit penurunan. untuk varian belanja, ketiga provinsi ini juga dapat dikatakan baik, karena jumlah realisasi belanjanya tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. dari rasio pertumbuhan, khususnya pertumbuhan pendapatan, ketiga provinsi dikategorikan baik karena dapat menumbuhkan pendapatan disetiap tahunnya kecuali untuk provinsi papua pada tahun 2011 yang mengalami penurunan. untuk rasio pertumbuhan pendapatan ketiga provinsi dikategorikan baik karena dapat menumbuhkan tingkat pendapatannya secara positif. untuk rasio pertumbuhan belanja ketiga provinsi ini dapat dikatakan kurang baik, karena jumlah belanja cenderung naik disetiap tahunnya. dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, provinsi aceh yang paling mandiri dibandingkan dengan dua provinsi lainnya. rasio derajat desentralisasi fiskal menujukkan bahwa provinsi aceh yang mempunyai kemampuan paling tinggi dalam penyelenggaraan desentralisasi. rasio efektivitas pad menunjukkan ketiga provinsi dikatakan efektif dalam mengelola pad. kata kunci: kinerja pemerintah, otonomi daerah, otonomi

Tulisan yang relevan

PENGARUH PENDAPATAN SENDIRI DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN DANA OTONOMI KHUSUS SEBAGAI PEMODERASI PADA KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH (Hayatun Nufus, 2017) ,

ANALISIS PENGELOLAAN DANA TRANSFER OTONOMI KHUSUS PEMERINTAH ACEH MELALUI SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (MALKANIAR, 2017) ,

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (ZAINAL MUTTAQIN, 2016) ,