|
| |
|
RISTI YULVIA. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN SUMBER DAYA AIR DI KECAMATAN BUKIT. Banda Aceh : Fakultas FISIPOL Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakAbstrak
risti yulvia, 2016 kebijakan pemerintah kabupaten
bener meriah dalam rangka
pengendalian sumber daya air
di kecamatan bukit
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas
syiah kuala
(dr. dahlan, sh., m.hum., m.kn)
bukit merupakan daerah yang mengalami pengendalian hutan tempat
adanya sumber daya air, meskipun sudah banyak peraturan yang ada. adanya
aktivitas pembukaan hutan secara luas berdampak pada kehidupan masyarakat
seperti banjir, longsor, dan krisis air bersih warga. kecamatan bukit memiliki
lahan perkebunan terluas dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di
kabupaten bener meriah, jumlah krisis yang terjadi juga semakin tahun
meningkat. selain itu kabupaten bener meriah belum memiliki qanun khusus
tentang perlindungan hutan.
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah
kabupaten bener meriah dalam pengendalian sumber daya air di kecamatan
bukit. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang
diperlukan
Baca Juga : ANALISIS KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA GUNUNG API BURNI TELONG (Rizki Wan Okta B, 2018) ,
Baca Juga : PERBANDINGAN PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN SEJARAH SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 BUKIT DAN SMA NEGERI 2 BUKIT BENER MERIAH (supianiko, 2015) , dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari kabupaten bener meriah khususnya kecamatan bukit dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahanbahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang efektif dalam menangani masalah sumber daya air hal disebabkan karena kurangnya komitmen aparat yang bekerja di lapangan, sosialisasi, reboisasi yang dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan. dampak yang terjadi akibat tidak terjaganya tempat sumber daya air terjadi banjir, krisis air, amblasnya tanah dan kekeringan di sekitar hutan lindung tempat sumber daya air. kata kunci: kebijakan pemerintah dan pengendalian sumber daya Tulisan yang relevan PENERAPAN PENDEKATAN SCIENTIFIK DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI VERTEBRATA KELAS X SMA NEGERI 2 BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH (Erna Rahmi, 2016) ,KONTRIBUSI DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI TERHADAP KEMAMPUAN LOMPAT JAUH PADA SISWA SMAN 1 BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN AJARAN 2012/2013 (Marhamin, 2015) , PERENCANAAN ANGGARAN BIAYA REHABILITASI RUMAH DI KECAMATAN BUKIT DAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH (Eddy Rizki Fahmi, 2014) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |