|
| |
|
MULIANI. KEBIJAKAN PEMERINTAH PIDIE TERKAIT PENAMBANGAN EMAS ILLEGAL DI KECAMATAN MANE. Banda Aceh : Fakultas FISIPOL Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakAbstrak
muliani, 2016 kebijakan pemerintah pidie terkait
penambangan emas illegal di kecamatan
mane
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas
syiah kuala
(xii-54), pp., bibl., app
radhi darmansyah m.sc
kecamatan mane adalah salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten
pidie. di kecamatan mane terdapat wilayah pertambangan emas yang dikelola
secara illegal oleh masyarakat. area pertambangan emas yang dikelola secara
illegal oleh masyarakat dapat membahayakan masyarakat sekitar dan para pekerja
tambang. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah
pidie terkait penambangan emas illegal di kecamatan mane serta bagaimana
respon masyarakat mane terhadap kebijakan pemerintah pidie terkait
penambangan emas illegal di mane. data yang diperlukan dalam penelitian ini
diperoleh melalui penelitian lapangan. penelitian lapangan dilakukan dengan cara
mewawancarai informan-informan yang terkait dengan penelitian, serta
menganalisis dokumen-dokumen yang
Baca Juga : KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH JAYA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT(STUDI KASUS PERTAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN KRUENG SABEE) (AMINAH, 2014) ,
Baca Juga : PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN TANGSE DAN GEUMPANG MENURUT PERSPEKTIF POLITIK LINGKUNGAN) (MUHAMMAD ROZAKI, 2016) , iperoleh saat melakukan penelitian lapangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten pidie belum mampu merumuskan kebijakan yang efektif terhadap wilayah pertambangan emas illegal yang ada di kecamatan mane. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lokasi pertambangannya yang sangat jauh dari pusat kecamatan dan sulit dilalui. hambatan lain muncul dari masyarakat yaitu rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan tempat sekitar. pemerintah kabupaten pidie akan melakukan upaya paksa untuk mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi di mane akibat tambang illegal dan juga akan mencari solusi terbaik mengenai tambang emas tersebut agar masyarakat bisa merespon dengan positif setiap kebijakan tersebut. kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pidie ialah menutup tambang tradisional masyarakat, menyampaikan surat teguran kepada masyarakat yang melanggar peraturan dan melakukan sosialisasi mengenai dampak dari pertambangan. kata kunci: pidie, pertambangan emas Tulisan yang relevan PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP TINDAKRNPIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH JAYA) (supriadi, 2015) ,PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS DI KAWASAN HUTAN TANPA IZIN (WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PIDIE) (RIZKY AULIA FITRI, 2018) , KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PERBAIKAN TATA RUANG DI WILAYAH KECAMATAN KOTA SIGLI (Rizki Zaufan, 2017) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |