| |
Cut Rizka Rahmah. STUDI KOMPARATIF TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI DI INDONESIA DAN SINGAPURA. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakAbstrak
cut rizka rahmah, studi komparatif terhadap sistem
pembuktian terbalik dalam
penyelesaian perkara korupsi di
indonesia dan singapura
2016 fakultas hukum universitas syiah kuala
(iv, 66)pp., bibl.
(m. iqbal, s.h., m.h)
asas pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian pada
negara-negara yang menganut rumpun anglo-saxon dan saat ini di indonesia juga
diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-
undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
demikian pula di singapura diatur di prevention of corruption act 1988 dalam
pasal 8 tentang taking gratification, in order by corrupt or illegal means, to
influence public servant (mengambil gratifikasi, dalam perintah dengan cara
korupsi atau dengan tujuan yang tidak sah, untuk mempengaruhi layanan publik).
tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pengaturan sistem
pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di indonesia dan di singapura
dan efektifitas
Baca Juga : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR:27/PID- TIPIKOR/2012/PT-BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (RIZKI SEPTIMAULINA, 2014) ,
Baca Juga : KEWENANGAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Satria Ferry, 2019) , sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di indonesia dan singapura. data dalam penulisan skripsi diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di indonesia menggunakan sistem pembuktian terbalik terbatas, sedangkan di singapura menggunakan sistem pembuktian terbalik murni. perbedaan sistem pembuktian terbalik antara di indonesia dengan singapura yaitu di indonesia dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik terbatas, terdakwa dapat membuktikan dalilnya ia tidak melakukan korupsi tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab jaksa masih harus membuktikan dakwaannya. di singapura dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik murni, pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa. efektifitas dari penerapan sistem pembuktian terbalik lebih efektif untuk menjerat pelaku yang saat ini diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. disarankan kepada pengambil kebijakan agar dapat mengupayakan adanya perubahan terhadap ketentuan hukum acara pidana di indonesia termasuk penyelenggaraan pembuktian terbalik yang saat ini diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. kebijakan hukum pidana terhadap formulasi pembuktian yang akan datang perlu dilakukan perubahan mengenai pembuktian terbalik terbatas menjadi pembuktian terbalik murni sebagaimana di singapura yang ternyata lebih efektif dalam memberantas korupsi di Tulisan yang relevan FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN DEVISA SEKTOR PARIWISATA INDONESIA DARI WISATAWAN SINGAPURA (Maskur, 2020) ,PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ACEH (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO.08/PID.TIPIKOR/2014/PT-BNA) (Teuku Rachmad Kurniawan, 2018) , KUALIFIKASI AHLI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA INDONESIA (fadhlurrahman, 2016) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |