Abstrak

Baca Juga : PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP LAYANAN TRANSPORTASI TRANS KOETARADJA (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH DAN ACEH BESAR) (MULIADI AB, 2018) ,

Baca Juga : PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM PENYEDIAAN FASILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDA ACEH (Dian Riska Sani, 2017) ,

an ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di kota banda aceh, hambatan yang dihadapi dalam pelaksaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di kota banda aceh dan upaya yang dilakukan pemerintah kota banda aceh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, observasi dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara studi dokumentasi terhadap buku-buku teks, jurnal ilmiah, makalah dan peraturan perundang-undangan. observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian. sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas belum maksimal. belum maksimalnya pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di kota banda aceh karena adanya beberapa hambatan diantaranya: kurangnya sumber daya manusia yang profesional, terbatasnya fasilitas yang dimiliki, dan terbatasnya dana yang dimiliki. upaya yang telah ditempuh oleh pihak rumah sakit adalah meyediakan loket pendaftaran khusus, ramp (tangga landai) dan lift khusus, sedangkan upaya yang telah ditempuh pada sarana transportasi adalah menyediakan halte dan bus yang dapat digunakan bagi penyandang disabilitas. upaya yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit adalah menyediakan karyawan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan menambah fasilitas yang dapat dijangkau bagi penyandang disabilitas. disarankan kepada pihak rumah sakit untuk mengadakan pelatihan khusus kepada karyawan serta memperbaharui sumber daya manusia yang ada, sedangkan pada sarana transportasi penyediaan fasilitas harus dapat menjangkau seluruh penyandang disabilitas tidak hanya pada satu penyandang disabilitas saja. pihak rumah sakit dan sarana transportasi mengajukan anggaran dana untuk pembangunan fasilitas serta pelayanan yang

Tulisan yang relevan

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH BESAR DALAM PEMENUHAN HAK HABILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (Saifuddin, 2018) ,

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP AKSES HALTE TRANSKOETARAJA (FAKHRURRAZI, 2019) ,

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN ORANG TERHADAP PEMENUHAN HAK PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS (SUATU PENELITIAN DI PERUSAHAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI DI KOTA BANDA ACEH) (NADIRA ALIFA, 2019) ,