Abstrak

Baca Juga : KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (RIDHA SYAHFUTRA, 2016) ,

Baca Juga : KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (SUHARDIN, 2019) ,

is dan hierarki peraturan perundang-undangan yang lain, diantaranya produk hukum dari mahkamah agung berupa sema nomor 7 tahun 2014 tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana dan produk hukum mahkamah konstitusi berupa putusan mk nomor 34/puu-xi/2013, dimana kedua produk hukum tersebut bertentangan. penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dri persoalan pokok, yaitu bagimanakah implementasi hukum surat edaran mahkamah agung nomor 7 tahun 2014 tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 34/puu-xi/2013 dan apakah akibat hukum dari dikeluarkannya surat edaran mahkamah nomor 7 tahun 2014 tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 34/puu-xi/2013. metode yang digunakan dalam penelitian ini teknik penelitian kepustakaan, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan lain berdasarkan hasil penelitian bahwa surat edaran mahkamah agung nomor 7 tahun 2014 tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat mengebaikan putusan mk nomor 34/puu-xi/2013 dan menyebabkan putusan mk nomor 34/puu-xi/2013 tidak dapat digunakan dalam berperkara. karena masih ada peraturan lainnya yang mengatur tentang peninjauan kembali dalam acara pidana hanya sekali. disarankan agar pihak berpekara dan mejelis hakim mahkmah agung mempercepat proses peninjauan kembali dan eksekusinya serta membuat lembaga yang memiliki kewenangan atau mekanisme untuk menangani masyarakat pencari “keadilan” untuk mengakomodir putusan mahkamah konstitusi yang mengatakan pencarian keadilan tersebut tidak dapat

Tulisan yang relevan

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1110 K/PID.SUS/2012 TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA SURAT IZIN (SHARA NILZA MUTIA, 2015) ,

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (RIZKI RYAN OCTA, 2016) ,

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Mohd. Zulfiendri, 2014) ,