|
| |
|
Samsul Qamar. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakPenerapan sanksi pidana terhadap
tindak pidana perjudian melalui
sistem elektronik di wilayah kota
banda aceh
fakultas hukum universitas syiah kuala
(v, 55)pp.,bibl.,tabl.
abstrak
pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi setiap orang yang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah). namun dalam kenyataannya penerapan sanksi pidana
belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyak
ditemukan pelaku perjudian melalui sistem elektronik di sejumlah tempat
yang menyediakan jasa internet di kota banda aceh.
tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penerapanpenerapan
sanksi tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik dan
kendala-kendala yang dialami dalam penerapan hukum terhadap
Baca Juga : TINDAK PIDANA JUDI ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH MAHASISWA (SUATU PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH) (Andy Julian Sabri, 2018) ,
Baca Juga : TINDAK PIDANA P[ERJUDIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA SUBULUSALAM) (Iin Pratama Tj, 2015) , ana perjudian melalui sistem elektronik di kota banda aceh. data dalam penelitian ini digunakan adalah kepustakaan dan lapangan, dengan memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, serta mewawancarai responden dan informan untuk memperoleh data primer, sampel yang digunakan purposive sampling dari keseluruhan populasi secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap perjudian melalui sistem elektronik di kota banda aceh belum maksimal yaitu dalam hal pembuktian mengalami kesulitan untuk mengadili pelaku perjudian melalui sistem elektronik, lemahnya kordinasi antar instansi aparat penegak hukum, kurangnya aparat penegak hukum serta kurangnya keahlian aparat hukum dalam bidang cybercrime khususnya dalam mengungkap dan memberantas perjudian melalui sistem elektronik disarankan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi pidana agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tujuan pemidanaan, membuat pengadaan fasilitas komputer digital, melakukan pelatihan khusus mengenai digital forensik dan cybercrime dimana juga melakukan pengrekrutan dari luar aparat penegak hukum yang ahli dalam bidang cyber yaitu kalangan individu, perguruan tinggi dan yang ingin membantu polri dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian dalam sarana teknologi sehingga dalam hal pembuktian tidak adanya kendala dan putusan hakim dapat berjalan secara optimal. Tulisan yang relevan PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN KARTU REMI PADA PESTA PERNIKAHAN DI KOTA BANDA ACEH (Ridha Mardhatillah, 2019) ,TINDAK PIDANA (JARIMAH) MAISIR MENGGUNAKAN DOMINO DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (Fitrah Ruri, 2017) , ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Rita Maryati, 2014) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |