|
| |
|
Hasbi Iswanto ID. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SELAIN MAKAR (STUDI PENELITIAN TERHADAP KASUS KELOMPOK DIN MINIMI). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakAbstrak
hasbi iswanto. id, tinjauan yuridis mengenai
2016 pemberian amnesti terhadap
pelaku tindak pidana selain
makar (studi penelitian
terhadap kasus kelompok din
minimi)
fakultas hukum universitas syiah kuala
(v,57), pp, bibl.
(ida keumala jempa, s.h., m.h.)
amnesti merupakan penghapusan hukuman sedangkan abolisi diartikan
peniadaan tuntutan pidana. pasal 14 ayat (2) undang-undang dasar 1945
menyebutkan bahwa presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan dari dewan perwakilan rakyat. pemberian amnesti
di indonesiadiatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 1954 berkaitan dengan
tindak pidana politik. sedangkan untuk tindak pidana lainnya, pelaku tidak
dibenarkan mengajukan amnesti. namun, pada kasus din minimi yang diduga
melakukan tindak pidana bukan politik, diajukan amnesti.
tujuan penelitian ini untuk menjelaskan alasan yang dapat dibenarkan
secara yuridis mengenai pemberian amnesti terhadap pelaku tindak
Baca Juga : PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) (YULIA LESTARI, 2016) ,
Baca Juga : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) KABUPATEN MIMIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS II KOTA TIMIKA) (Jopi Kum, 2017) , dana selain makar, kemudian dampak yang akan ditimbulkan akibat diberikan amnesti terhadap pelaku tindak pidana kriminal. untuk memperoleh data dalam skripsi ini, digunakan metode penelitian kepustakaaan(library research). penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah atau dari media yang terkait menurut materi pembahasan dalam penelitian ini. berdasarkan hasil penelitian pemberian amnestiterhadap pelaku tindak pidana selain makar pengaturannya justru tidak terlalu lengkap. dasar hukumnya undang-undang dasar 1945 dan undang-undang nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi.sedangkan terhadap kasus din minimi diterapkan keputusan presiden nomor 22 tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi setiap orang yang terlibatgerakan aceh merdeka. namunperaturan tentang amnestimasih ada kelemahanyaitu tidak mencantumkan persyaratan yang harus terpenuhi oleh penerima amnesti. pemberian amnesti akan berdampak terhadap tatanan hukum indonesia dan tidak menutup kemungkinan akan banyak ahli hukum memprotes atas pemberian amnesti kepada kelompok din minimi. disarankan pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana selain makar harus diatur secara tegas. pengaturan selama ini bukanhanya kekaburan landasan hukum namun ukuran objektif untuk menentukan penerima amnesti tidak Tulisan yang relevan TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Muji Dimarza Kesuma, 2017) ,PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENJADI KORBAN AMUK MASSA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLSEK SYIAH KUALA) (M AGUNG DEWANTARA, 2019) , PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK BARANG (TINJAUAN YURIDIS NORMATIF) (Desi Mulyani, 2015) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |