|
| |
|
TARI ENDAH GUNTARI. PENERAPAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERPIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR BANDA ACEH ). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakPasal 18 undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas
undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi huruf (a) sampai (c) mengatur mengenai pidana tambahan uang pengganti
bagi setiap pelaku korupsi, menjelaskan bahwa bagi setiap pelaku korupsi yang
terbukti melakukan tindak pidana korupsi selain harus menjalankan pidana
penjara juga harus menjalani pidana tambahan uang pengganti. namun pada
kenyataannya dilapangan sering ditemui bahwa terpidana lebih memilih pidana
badan dibandingkan dengan pidana uang pengganti.
penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, faktor
penghambat dalam pelaksanaan pidana tambahan, dan upaya yang dapat
dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan uang pengganti.
data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara
Baca Juga : PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDA ACEH) (Rini Mihartika, 2017) ,
Baca Juga : PENERAPAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERPIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR BANDA ACEH ) (TARI ENDAH GUNTARI, 2016) , uku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti yaitu ditentukan dengan cara melihat berapa jumlah uang yang telah dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat 1 huruf b. adapun faktor penghambat dalam pengenaan pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku korupsi yaitu antara lain, faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor dari masyarakat, dan faktor rumitnya menghitung uang pengganti.sedangkan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pengenaan pidana tambahan uang pengganti yang didapatkan dari hasil wawancara yaitu, kinerja jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya , dan perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada penegak hukum terhadap barang milik para terpidana kasus korupsi. disarankan agar penerapan sanksi pidana terhadap pelaku harus sesuai dengan undang-undang yang telah diatur sehingga memeberikan efek jera agar upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan Tulisan yang relevan MEKANISME PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Intan Munirah, 2017) ,TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (RIZKI ANANDA, 2019) , PENEGAKAN HUKUM OLEH PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KORUPTOR (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDA ACEH) (Gerry Alidin, 2020) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |