|
| |
|
FAISAL ADI SURYA. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana Terhadap Korban Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2013 |
|
AbstrakDalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) yaitu pada pasal 98,menyatakan “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. namun dalam kenyataannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana terhadap korban penganiayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan ganti kerugian yang digabungkan dalam perkara pidana terhadap korban penganiayaan, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan proses ganti kerugian terhadap korban penganiayaan.
untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperolah data sekunder dengan mempelajari literature teori di dalam buku-buku
Baca Juga : PEMENUHAN HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI PENGGABUNGAN PERKARA BERDASARKAN PASAL 99 KUHAP (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (MAHATHIR RAHMAN, 2018) ,
Baca Juga : TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DIADILI BUKAN DI TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA (LOCUS DELICTI) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Dian Astara, 2020) , dan perundang-undangan yang berlaku. penelitian lapangan dilakukan dengan memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. berdasarkan hasil penelitian penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana terhadap korban penganiayaan di wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh belum maksimal dilaksanakan. hal ini di sebabkan korban tidak mengetahui tentang tuntutan ganti kerugian yang dapat digabungkan dalam tuntutan pidana, dan hambatan terhadap pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti rugi oleh karena yang dapat digabungkan hanya berkenaan dengan kerugian materil saja, dan dalam proses persidangan aparat penegak hukum khususnya pihak jaksa dan hakim belum menerapkan ketentuan dalam pasal 98 kuhap. disarankan kepada jaksa dan hakim untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 98 kuhap tentang penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana khususnya bagi korban penganiayaan, mensosialisasikan lebih tegas kepada masyarakat tentang hak-hak korban yang seharusnya terpenuhi, sehingga korban dapat mengetahui tentang tuntutan ganti kerugian yang dapat di gabungkan dalam tuntutan pidana. demi teciptanya perlindungan yang semestinya di rasakan terhadap korban Tulisan yang relevan PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH) (yulia siska, 2016) ,PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAANRNDI PASAR YANG DISELESAIKAN DI LUAR PENGADILANRN(SUATU PENELITIAN DI MAJELIS ADAT ACEH WILAYAH ACEH BESAR) (Uswatul Husna, 2014) , PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (ELLY SEPTIANI, 2018) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |