Abstrak

Baca Juga : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK VETO AMERIKA SERIKAT SEBAGAI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (STUDI KASUS KONFLIK ISRAEL-PALESTINA) (T. Zulman Sangga B, 2017) ,

Baca Juga : PERAN BADAN ENERGI ATOM INTERNASIONAL (IAEA) DALAM MENGONTROL DAN MENCEGAH NEGARA-NEGARA MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI NUKLIR SEBAGAI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (Luna Fedrafaisya, 2014) ,

trumen hukum internasional yang terkait dan menganalisa permasalahan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dari buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan ilmiah dan penelusuran situs-situs internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan agresi yang dilakukan oleh amerika serikat terhadap irak adalah tidak sah (illegal) dikarenakan tidak adanya mandat dari dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa. syarat sah atau tidaknya suatu serangan atas dasar self defense merujuk pada peristiwa caroline case, yaitu cepat (instant), situasi yang mendukung (overwhelming situation), tidak ada cara lain (leaving no means), dan tidak ada waktu untuk bermusyawarah (no moment of deliberation). berdasarkan pasal 45 piagam perserikatan bangsa-bangsa, peran dewan keamanan dalam hal ini tidak terlaksana setelah terjadi invasi tapi dewan keamanan sudah berperan sebelum terjadi invasi amerika serikat terhadap irak. dikarenakan serangan amerika serikat terhadap irak tidak sah dan merugikan masyarakat internasional disarankan kepada anggota mahkamah pidana internasional atau international criminal court (icc) untuk melaporkan ke jaksa icc dan dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa atas pelanggaran pasal 5 statuta roma oleh amerika serikat. dikarenakan peran dewan keamanan tidak terlaksana setelah terjadi invasi maka disarankan kepada dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa untuk melakukan revisi hak veto dalam perserikatan bangsa-bangsa serta memberikan sanksi ekonomi, sanksi moral, pemutusan hubungan ekonomi, udara, laut, kereta api, radio dan komunikasi lainnya baik sebagian maupun seluruhnya serta memutuskan hubungan diplomatik dan untuk negara yang dirugikan (irak) meminta ganti rugi kepada amerika serikat dengan meminta perhatiaan dewan keamanan untuk membentuk suatu komisi internasional terkait ganti rugi akibat invasi amerika

Tulisan yang relevan

PENGATURAN HUKUM TERHADAP LINTAS PESAWAT ASING DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDAULATAN NEGARA DI RUANG UDARA) (CUT MIFTAHUL JANNAH, 2017) ,

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (Meydhitasari P, 2013) ,

PERAN KOMITE PERALIHAN ACEH DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH (STUDI KASUS GANGGUAN KEAMANAN MENJELANG PEMILUKADA 2012 DI BANDA ACEH) (Arsil, 2014) ,