Abstrak

Baca Juga : GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA BANDA ACEH) (Martunis, 2018) ,

Baca Juga : TINJAUAN HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IAH KOTA BANDA ACEH) (CUT THARI DITYA, 2020) ,

taannya banyak putusan cerai talak di mahkamah syar’iyah banda aceh belum sepenuhnya memberikan hak-hak yang dimiliki mantan isteri secara ex officio. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hak ex officio dalam perkara cerai talak dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan isteri jika suami tidak melakukan kewajibannya. untuk memperoleh data dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. sedangkan penelitian lapangan diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. hasil penelitian di mahkamah syar’iyah banda aceh menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hak ex officio dalam perkara cerai talak belum berjalan dengan maksimal. hakim dalam memutuskan perkara cerai talak belum sepenuhnya menerapkan hak ex officio dalam hal pemenuhan hak mantan isteri setelah perceraian. diketahui hakim mempunyai kebebasan untuk menemukan dan menentukan sesuatu dalam suatu putusan guna untuk tercapainya rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. upaya yang dilakukan isteri jika suami tidak melakukan kewajibannya dengan mengajukan gugatan keberatan setelah gugatan yang dilakukan terdahulu telah diputuskan yaitu melalui permohonan eksekusi. disarankan kepada majelis hakim yang memutuskan perkara cerai talak dapat melindungi hak mantan isteri setelah terjadinya perceraian meskipun hal tersebut tidak dimintakan dalam tuntutannya. disarankan kepada suami agar melakukan pemenuhan hak-hak isteri setelah terjadinya perceraian guna pihak isteri tidak merasa dirugikan atau terabaikan hak-hak yang dimilikinya sebagaimana yang telah diputuskan

Tulisan yang relevan

AKIBAT HUKUM FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN (MUHAMMAD SALAMUDDIN, 2020) ,

PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN PIDIE RN(SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI) (hendri pratama, 2015) ,

PENYELESAIAN PERKARA FARAID MELALUI MEDIASI (STUDI PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO) (SITI FAUZIANI, 2016) ,