Abstrak

Baca Juga : ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI ANGGARAN TUHA PEUT GAMPONG (STUDI KASUS GAMPONG KEUDE PANGA KECAMATAN PANGA KABUPATEN ACEH JAYA) (FARAH MITA SURANDA, 2018) ,

Baca Juga : PERAN TUHA PEUT GAMPONG SEBAGAI BADAN PERMUSYAWARATAN GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA) (RABI AGUSTIA, 2016) ,

ntuk membahas peranan tuha peut dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja gampong (apbg), mengungkapkan hambatan rendahnya keterlibatan tuha peut dalam menjalankan tugas dan fungsi terhadap penetapan apbg dan menjelaskan upaya peningkatan peran dan fungsi tuha peut dalam menjalankan fungsi anggaran di kecamatan baitussalam kabupaten aceh besar. untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis-empiris. yuridis adalah, proses pengumpulan data dengan memanfaatkan dalil-dalil dan komposisi yang berkenaan dengan pembahasan seperti buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta qanun aceh besar. sementara pengumpulan data emperis yaitu, dengan memanfaatkan studi dokumentasi dan wawancara pada subjek atau sampel yang telah ditentukan. hasil penelitian menunjukkan peran tuha peut dalam penetapan apbg di kecamatan baitussalam secara umum belum mampu berdiri secara independen berdasarkan tugas dan fungsinya mengenai tata kelola keuangan gampong. hal ini kurang sesuai sebagaimana amanah di dalam qanun aceh besar nomor 11 tahun 2009 pasal 45 huruf a mengenai keterlibatannya dalam membahas, menyetujui dan mengawasi apbg. hambatan dan tantangan terhadap keterlibatan tuha peut di kecamatan baitussalam yaitu, belum adanya etika dan norma pengawasan yang baku, dimensi kesukuan ”asoe lhok”, tuha peut sebagai lawan politik keuchik, dan pelatihan tuha peut lebih cenderung teoritis dan kurang bersifat praktis. tuha peut seharusnya dapat independen seperti halnya lembaga legislatif di tingkat kabupaten/kota. untuk itu perlu adanya sarana yang ideal seperti kantor dan keuchik juga perlu mencari jalan keluar terhadap kebutuhan dana operasional tahunan bagi tuha peut. pihak kabupaten perlu memperhatikan kembali teknis, etika dan norma pengawasan yang jelas bagi tuha

Tulisan yang relevan

PERBANDINGAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BUKIT MAS KECAMATAN BESITANG KABUPATEN LANGKAT DENGAN TUHA PEUT DI GAMPONG BAET KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (Fachrunnisa Hasibuan, 2018) ,

EFEKTIVITAS KINERJA TUHA PEUT SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG DI KOTA BANDA ACEH (SUATU PENELITIAN DI GAMPONG KAMPUNG BARU KECAMATAN BAITURRAHMAN) (RIFQI ALHAFIDH SUHANDA, 2017) ,

PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH- MASALAH SOSIAL DI GAMPONG SENTOSA KECAMATAN MUTIARA KABUPATEN PIDIE (Zakiya Ulfah, 2017) ,