T. HASANUL ARIFIN. PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA BANDA ACEH. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi (D3) Universitas Syiah Kuala, 2016

Abstrak

Pajak merupakan pendapatan utama negara. pembangunan suatu negara dapat dilihat dari bagaimana pengelolaan penerimaan pajak, jika penerimaan pajak negara tidak mencapai target maka terhambatnya pembangunan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. masa pph merupakan salah satu dari komponen keseluruhan pajak yang difokuskan pada wajib pajak perorangan. pada laporan kerja praktek ini akan membahas bagaiamana prosedur dari penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan pph masa dari proses pelaporan, batas waktu pelaporan hingga sanksi apabila surat pemberitahuan telat atau tidak dilaporkan. data dari laporan kerja praktek ini penulis memperoleh dari kantor pajak pelayanan (kpp) pratama banda aceh dimana penulis melakukan job training. spt masa merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

Baca Juga : PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA BANDA ACEH (CUT INAYATUL MAULIDA, 2017) ,

Baca Juga : PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA BANDA ACEH (T. HASANUL ARIFIN, 2016) ,

rundangan perpajakan. spt masa memiliki jangka waktu untuk suatu masa pajak yang lamanya sama dengan 1 bulan takwin atau jangka waktu yang ditetapkan keputusan menteri keuangan paling lambat 3 bulan takwim. apabila spt terlambat atau tidak disampaikan sesuaidengan batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda. dari hasil penulisan ini, penulis dapat mengetahui secara lebih terperinci bagaimana pelaporan spt masa pph pada kpp pratama banda aceh. sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa spt masa sangat berpengaruh terhadap penerimaan pemerintah dalam sektor pajak yang difokuskan terhadap wajib pajak perorangan.

Tulisan yang relevan

PENGARUH KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ( STUDI KASUS WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH TAHUN 2014-2015) (Alkautsar, 2016) ,

PROSEDUR PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA LANDING, COUNTER, AVIOBRIDGE DAN PARKING PESAWAT UDARA YANG DIBERIKAN OLEH PT. ANGKASA PURA II KEPADA PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG BANDA ACEH (KHALISAH ZULFAA ADILAH, 2018) ,

MEKANISME PELAPORAN SPT OLEH WAJIB PAJAK YANG DIKENAKAN PPH FINAL ATAS UMKM BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA ACEH BESAR (MUHAMMAD RAIHAN FEBRIAN, 2019) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi