Abstrak

Baca Juga : PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP TERJADINYA SALAH TANGKAP (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) (Ulfa Satifah, 2019) ,

Baca Juga : OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA (Amelia Dara Sagita, 2018) ,

ana tanggung jawab penyidik polri dalam hal error in persona berdasarkan hukum acara pidana indonesia dan menjelaskan bagaimana upaya pencegahan terhadap terjadinya dalam hal error in persona. untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari serta menganalisa undang-undang nomor 2 tahun 2002 dan kode etik profesi polri, kitab undang – undang hukum pidana dan kitab undang – undang hukum acara pidana, peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, buku teks, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang diunduh dari internet yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban atas salah tangkap bisa mengajukan pra peradilan untuk memperoleh ganti rugi dan atau rehabilitasi. kemudian sanksi yang dapat diberikan kepada penyidik merupakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi dari tugas sebagai efek jera atas perbuatannya. upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi salah tangkap yakni menurut pasal 1 ayat 22 kuhap, ganti kerugian, kemudian rehabilitasi sesuai dengan pasal 1 ayat 10 kuhap pada poin c. disarankan ketika terjadinya kasus error in persona seharusnya korban dibantu oleh negara dengan memberikan pengacara dan dibantu oleh lbh yang dapat membantu tersangka yang menjadi korban error in persona, apabila kasus error in persona sudah terlanjur terjadi, maka tanggung jawab yang diberikan oleh polri adalah dengan memberikan hak-hak korban yang sudah hilang karena di tangkap oleh polisi, dan membersihkan nama baik korban yang telah hilang, serta dengan mengikuti prosedur yang ada, seharusnya kesalahan-kesalahan yang terjadi bisa diminimalisirkan. dengan adanya peraturan yang telah ada dan yang telah dibuat oleh pemerintah maka seharusnya aturan tersebutlah yang diikuti oleh penyidik

Tulisan yang relevan

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OLEH ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT ( SUATU PENELITIAN DI POLRESTA BANDA ACEH ) (YUSHELFA ADHRIYANTI, 2016) ,

PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN YANG TIDAK MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA (SUATU PENELITIAN DI POLDA ACEH) (Indra Stary Pradhana, 2017) ,

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH) (Fitria Ramadhani, 2013) ,