Abstrak

Baca Juga : PEMBATALAN QANUN ACEH MELALUI EXECUTIVE REVIEW DAN JUDICIAL REVIEW (Asmaul Flusna, 2019) ,

Baca Juga : PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SISTEM JUDICIAL REVIEW DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN HUNGARIA (Fahdli Zulfahmi N, 2017) ,

mekanisme pengujian terhadap perpu tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mencari dan meneliti serta menjelaskan dasar kewenangan mahkamah konstitusi menyatakan keberwenangannya dalam melakukan pengujian (judicial review) terhadap perpu, dan bagaimanakah mekanisme pengujian perpu yang dilakukan oleh mk. peneltian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. yang dilakukan dengan studi kepustakaan atau library research yaitu penelitian yang hanya mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. hasil penelitian ditemukan dasar kewenangan mk menyatakan berwenang dalam menguji perpu adalah melalui putusan mk nomor 138/puu-vii/2009, dalam putusan tersebut mk menafsirkan bahwa: perpu melahirkan norma hukum baru, sebagai norma baru dapat menimbulkan status hukum baru, hubungan hukum, dan akibat hukum baru. norma hukum tersebut adalah sah berlaku. oleh karena terdapat norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan uu maka mk berwenang menguji secara materiil apakah perpu bertentangan dengan uud. meskipun dalam amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). dan mekanisme pengujian perpu sama dengan pengujian undang-undang. disarankan kepada mahkamah konstitusi sebaiknya tidak melakukan judicial review perpu, karena pengujian terhadap perpu menjadi kewenagan dari dpr melalui legislative review yang diatur dalam pasal 22 uud

Tulisan yang relevan

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (JUDICIAL REVIEW SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERBANDINGAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA REPUBLIK AFRIKA SELATAN) (Iswadi, 2014) ,

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG HASIL RATIFIKASI (Muhammad Ramadhan, 2014) ,

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (SUHARDIN, 2019) ,