|
| |
|
ASHARI. PIDANA MATI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakIndonesia adalah salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati dalam aturan pidananya. pidana mati merupakan pidana pokok dalam pasal 10 kuhp. dan ketentuan mengenai pidana mati juga diatur dalam penetapan presiden no. 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan jenis-jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati menurut hukum pidana positif di indonesia dan hukum pidana islam. dan untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan hukum pidana positif di indonesia dan hukum pidana islam.penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang diunduh dari internet yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.berdasarkan hasil
Baca Juga : ASAS RETROAKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Mahlil, 2017) ,
Baca Juga : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISELESAIKAN SECARA DAMAI BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA ISLAM (SITI JUBAIDAH, 2017) , litian dari penulisan skripsi ini diketahui bahwa jenis- jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati menurut hukum pidana positif di indonesia adalah tindakan makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden, melakukan hubungan asing dengan negara lain sehingga terjadi perang, pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang, menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara, pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati, pembajakan di laut mengakibatkan kematian, kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, tindak pidana ekonomi, narkotika, korupsi, tindak pidana terhadap hak asasi manusia dan tindak pidana terorisme. sedangkan jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati menurut hukum pidana islam ialah pembunuhan, perzinaan, perampokan, murtad dan pemberontakan. adapun pelaksanaan pidana mati berdasarkan hukum pidana positif dilakukan dengan ditembak mati, sedangkan berdasarkan hukum pidana islam dipancung dengan menggunakan pedang.disarankan kepada pemerintah indonesia agar penjatuhan pidana mati kepada pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi dengan pidana mati harus sesuai dan berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di indonesia agar pelaksanaan dan pemberlakuan pidana mati di indonesia berjalan efektif. serta tata cara pelaksanaan pidana mati di indonesia haruslah sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif di indonesia dan hukum pidana Tulisan yang relevan ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Rita Maryati, 2014) ,TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA MATI (ILHAM MUTHAHHARI, 2017) , KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (FATHURRAHMAN ALTHAF, 2019) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |