| |
NOVI YANTI. TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK, BAHANRNBERACUN, SERTA SETRUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAHRNKABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGRNPENGELOLAAN DANAU LAUT TAWAR DAN SUMBER DAYA HAYATIRNPERIKANAN. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015 |
|
AbstrakDalam pasal 13 peraturan daerah kabupaten aceh tengah nomor 5 tahun 1999
tentang pengelolaan danau laut tawar dan sumber daya hayati perikanan menyatakan
bahwa “ pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini
dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau
denda sebanyak – banyaknya rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). namun dalam
kenyataannya masyarakat masih ada yang melakukan suatu pelanggaran penangkapan
ikan menggunakan bahan peledak dan dan bahan beracun.
skripsi bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak
pidana menggunakan bahan peledak bahan beracun berdasarkan peraturan daerah
kabupaten aceh tengah nomor 5 tahun1999 tentang pengelolaan danau laut tawar
dan sumber daya hayati perikanan, untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak
pidana berdasarkan ketentuan yang di atur dalam peraturan daerah kabupaten aceh
tengah.
untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan
Baca Juga : TAMAN REKREASI AIR DI DANAU LAUT TAWAR (Muslim Fernandez, 2014) ,
Baca Juga : GAMBARAN KADAR LEMAK IKAN DEPIK (RASBORA TAWARENSIS) DI KABUPATEN ACEH TENGAH (SYAHRIN NOVIA,SKH, 2014) , n kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku. sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan dan deskriptis analisis. berdasarkan hasil penelitian menjelaskan faktor penyebab pelaku menggunakan bahan peledak, bahan beracun, serta setrum yaitu faktor ekonomi, faktor kepatuhan hukum, faktor persaingan usaha, faktor kukurangnya kesadaran hukum, faktor penegak hukum yang tidak tegas, faktor kurangnya pengawasan. penyidik dan aparat penegak hukum melakukan penertiban, memberikan teguran dan melakukan penyuluhan terhadap pelaku pelanggaran. disarankan kepada pemerintah agar melakukan upaya advokasi kepada masyarakat tentang peraturan yang mewajibkan setiap orang memelihara, mencegah, serta menanggulangi kerusakan, pencemaran dan tindakan-tindakan yang dapat merubah fisik danau laut tawar. disarankan kepada pelaku penangkap hendaknya tidak mementingkan kepentingan pribadinya. disarankan agar aparat penegak hukum untuk lebih tegas dalam penertiban pelanggaran. disarankan kepada pemerintah untuk mendirikan polsek di sekitar wilayah danau laut tawar yang bertujuan untuk memantau penangkap Tulisan yang relevan TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN KEPOLISIAN DAERAH ACEH) (Muhammad Haris, 2017) ,PERANCANGAN HOTEL RESORT DANAU LAUT TAWAR (Miskal Tirmiara, 2017) , KEPADATAN POPULASI DAN POLA PENYEBARAN KERANG AIR TAWAR (ANODONTA WOODIANA) DI ZONA LITORAL DANAU LAUT TAWAR KAWASAN KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH (Rianita, 2017) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |