Abstrak

Baca Juga : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDA ACEH) (YUDIANTO SYAHPUTRA, 2018) ,

Baca Juga : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK BARANG (TINJAUAN YURIDIS NORMATIF) (Desi Mulyani, 2015) ,

laku tidak di proses secara pidana, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas, dan hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas dalam pembuatan dokumen perjalanan ( paspor ). untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, tulisan ilmiah dan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai para responden dan informan. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan pelaku pemalsuan identitas tidak di proses secara pidana adalah penanganan kasus lebih singkat, lemahnya penegakan hukum keimigrasian. upaya untuk menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas yaitu upaya preventif dengan cara melakukan sistem photo terpadu berbasis biometrik, melakukan tahapan proses wawancara, pemeriksaan dokumen identitas melalui alat pendeteksi dokumen palsu dan upaya represif dengan cara memberikan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor berupa penangguhan pemberian permohonan paspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. adapun hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas dalam pembuatan paspor adalah adanya oknum petugas bertindak sebagai calo, kurangnya pengawasan terhadap proses pembuatan paspor dan kemajuan teknologi sehingga mempermudah pemalsuan. disarankan kepada pihak imigrasi untuk meningkatkan kualitas personil imigrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat dan bertindak secara profesional memberikan efek jera bagi pelaku serta kepada masyarakat agar mengikuti sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan menghindari adanya praktek percaloan dalam proses pembuatan

Tulisan yang relevan

TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN TEROGANISIR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (T. Rakhmadsyah, 2017) ,

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH GEUCHIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN (Devi Maulidarni, 2015) ,

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU KREDIT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH) (Akbar Dani Saputra, 2018) ,