| |
Rauzatul Jannah. ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL PADA ERA DESENTRALISASI DI PROVINSI ACEH. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, 2015 |
|
AbstrakAbstrak
judul : analisis kemandirian fiskal pada era desentralisasi
di provinsi aceh
nama : rauzatul jannah
nim : 1101101010034
fakultas/jurusan : ekonomi/ ekonomi pembangunan
dosen pembimbing : dr. muhammad nasir,s.e., m.si. ma
tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal pada era desentralisasi di provinsi aceh. ruang lingkup penelitian pada 23 kabupaten/kota di provinsi aceh dengan menggunakan data sekunder selama tahun 2011-2013. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode analisis rasio. alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini rasio kemandirian keuangan daerah (rkkd), rasio derajat desentralisasi fiskal (rddf), rasio efektifitas, rasio indeks kemampuan rutin (ikr), dan rasio pertumbuhan. hasil penelitian dari perhitungan kelima rasio menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pada kabupaten/kota di provinsi aceh masih termasuk kategori sangat kurang atau belum mandiri. hal ini
Baca Juga : ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL PADA ERA DESENTRALISASI DI PROVINSI ACEH (Rauzatul Jannah, 2015) ,
Baca Juga : PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI ACEH (MURAIYA, 2017) , menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah. tetapi jika dilihat dari rasio efektifitas, pad untuk setiap tahun anggarannya mengalami peningkatan dan mengalami pertumbuhan positif, yang artinya daerah telah mampu meningkatkan pertumbuhan pad dari tahun ke tahun. pertumbuhan pad yang positif serta tingkat efektifitas pad yang tinggi seharusnya menjadikan daerah lebih mandiri. tingkat efektifitas pad yang tinggi tidak ada artinya apabila target yang ditetapkan tidak ideal. oleh karena itu, kepada pemerintah daerah diharapkan adanya transparansi dalam mengelola keuangan daerah. pemerintah juga perlu meningkatkan pad melalui sektor pajak dan retribusi yang belum dimanfaatkan secara optimal. kemudian diharapkan kepada pemerintah sebelum membuka kabupaten baru sebaiknya ditinjau terlebih dulu potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga nantinya daerah hasil pemekaran tersebut mampu menggali pad daerahnya sendiri dengan potensi yang dimilikinya. kata kunci : kemandirian fiskal, desentralisasi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, analisis rasio keuangan, Tulisan yang relevan ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PERIODE OPINI NON WTP DAN PERIODE OPINI WTP (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2013-2014) (Yuni Wulan Dary, 2016) ,PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DESENTRALISASI FISKAL DAN FISCAL STRESS TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (Dedy Fernanda, 2018) , DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMISKINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: INDONESIA BAGIAN TIMUR) (Ichsan Maulana, 2017) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |