Abstrak

Baca Juga : PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL) (IDA TUTIA RAKHMI, 2018) ,

Baca Juga : HAKIKAT BERLAKUNYA PRINSIP NON-REFOULEMENT SEBAGAI HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA (MALAHAYATI, 2018) ,

australia dinilai melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip tersebut. penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dapat atau tidak penerapan ketentuan prinsip non-refoulement dikecualikan oleh australia dan kesesuaian kebijakan pemerintah australia dalam upaya penanggulangan pengungsi internasional dengan pengaturan prinsip non-refoulement dalam konvensi 1951. data penelitian didapatkan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berkaitan dengan ketentuan perlindungan pengungsi dalam konvensi pengungsi 1951 khususnya prinsip non-refoulement. data sekunder yang digunakan diperoleh melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah konvensi 1951 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-refoulement tidak dapat dikecualikan penerapannya oleh australia meskipun dimungkinkan oleh konvensi 1951. dalam hal menyangkut dengan beberapa kebijakan dan tindakan penanggulangan pengungsi, pemerintah australia tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip non-refoulement meskipun dirasa bertentangan dengan nilai kemanusiaan. disarankan untuk dilakukan perubahan pada konvensi 1951 mengenai kemungkinan dikecualikannya prinsip non-refoulement karena bertentangan dengan sifat jus cogens yang melekat padanya, dan disarankan kepada lembaga urusan pengungsi internasional khususnya dalam hal ini unhcr untuk bekerja lebih keras dan tegas dalam memantau/mengawasi tindakan-tindakan negara berkaitan dengan pemberian perlindungan bagi pengungsi atau pencari suaka sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan

Tulisan yang relevan

THE PROTECTION OF REFUGEES UNDER INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY OF ROHINGYA REFUGEES IN ACEH) (Aditya Rivaldi, 2017) ,

KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI SURIAH ERA PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN (PERIODE 2015-2016) (PUTRI MULYA SARI, 2017) ,

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KEMANUSIAAN TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA (Iqramullah, 2017) ,