Abstrak

Baca Juga : PENGARUH PENEMPATAN DAN IKLIM ORGANISASI SERTA INTENSIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Darwisman, 2016) ,

Baca Juga : PENGARUH LINGKUNGAN KERJA KEPEMIMPINAN DAN SISTEM INFORMASI MEDIA CENTER TERHADAP KINERJA PEGAWAI DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Muhammad Nazif, 2016) ,

rta pandangan dpra terhadap kinerja pemerintah aceh. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, artinya ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya. hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh dpra adalah pengawasan terhadap pelaksanaan apba, pengawasan terhadap hal teknis seperti pengawasan pembangunan fisik, dan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun yang telah disahkan bersama pemerintah aceh, sedangkan kinerja pemerintah aceh pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengembangan sosial budaya lainnya kurang mendapat pengawasan dari dpra. pandangan dpra terhadap kinerja pemerintah aceh selama dua tahun, sudah memperlihatkan kemajuan dalam menjalankan sistem pemerintahan good government, di buktikan dengan hasil kinerja tahun 2012 dan 2017, yang disampaikan oleh gubernur dalam acara lkpj gubernur aceh, dan telah diterima oleh dpra dengan syarat pemerintah aceh menjalankan 13 rekomendasi dari dpra. disarankan kepada dewan perwakilan rakyat agar lebih meningkatkan fungsi pengawasan, karena dengan adanya pengawasan dari pihak dewan perwakilan rakyat aceh terhadap pemerintah aceh bisa memberikan batas-batasan bagi pemerintah aceh dalam menentukan kebijakannya mengenai pembangunan bangsa aceh. pengawasan yang dilakukan oleh dpra jangan hanya pengawasan terhadap pembahasan anggaran, penetapan anggaran dan pengawasan pelaksanaan anggaran pembangunan fisik saja tetapi juga kepada anggaran non fisik seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan mental lainnya. dengan dijalankannya fungsi pengawasan oleh dpra sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka akan tercipta mekanisme chek and balance dalam sistem pemerintahan aceh. kata kunci : pengawasan, dewan perwakilan rakyat

Tulisan yang relevan

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGANGGARAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI ACEH (Jemarin, 2015) ,

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH) (Mardiana, 2017) ,

KEWENANGAN PEMANGGILAN PAKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Suriadi, 2018) ,