|
| |
|
Rahmat Fadli. STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 447/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2015 |
|
AbstrakAbstrak
rahmat fadli studi kasus terhadap putusan pengadilan negeri banda aceh
2015 nomor 447/pid.b/2012/pn-bna tentang tindak pidana pencabulan
fakultas hukum universitas syiah kuala
(iv,55), pp, bibl, app.
nursiti, s.h., m.hum
jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 447/pid.b/2012/pn-bna mendakwa rs telah melakukan tindak pidana pencabulan (pasal 289 kuhp) terhadap korban rh. seharusnya dakwaan yang diajukan adalah perkosaan terhadap orang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya, karena korban berada di bawah pengaruh ilmu ghaib yang dimiliki oleh terdakwa. selain itu terdakwa juga melakukan tindak pidana penggelapan (pasal 372 kuhp) dan penipuan/perbuatan curang (pasal 378 kuhp). tetapi jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif. tindakan jaksa penuntut umum ini dinilai tidak tepat dan menyebabkan terdakwa hanya dijatuhkan pidana dengan pasal 289 kuhp saja.
penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tidak tepatnya jaksa
Baca Juga : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 447/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN (Rahmat Fadli, 2015) ,
Baca Juga : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN NOMOR:37/PID.SUS/2019/PN.BKJ TENTANG PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRINYA (Putri Ayuni, 2020) , ut umum dalam mengkualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan penggunaan jenis dakwaan alternatif dalam menuntut terdakwa. penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif. jenis data yang digunakan yakni jenis data sekunder. pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti kuhp, kuhap, undang-undang, putusan pengadilan dan buku-buku. hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum salah dalam mengklasifikasikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa kepada korban. karena pada faktanya terdakwa telah sampai menyetubuhi korban atau memperkosa korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina korban. tindakan jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif untuk menuntut terdakwa juga tidak tepat, karena dapat mengabaikan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang juga dilakukan terdakwa kepada korban. keseluruhan tindak pidana tersebut mampu dibuktikan di dalam proses persidangan dan sepatutnya digunakan dakwaan kumulatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat lebih maksimal. disarankan kepada jaksa penuntut umum dalam mengklasifikasikan tindak pidana harus merujuk pada pasal 143 kuhap, sehingga surat dakwaan tidak kabur dan terdakwa bisa dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. dan dalam membuat surat dakwaan jaksa penuntut umum harus lebih cermat, agar tidak mengabaikan tindak pidana yang lainnya. Tulisan yang relevan PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL) (KHAIRIL ANWAR R, 2019) ,PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (SUATU PENELLITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI STABAT) (SUKMA FACHRUNISA, 2020) , STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR: 5/PID.SUS-ANAK/2016/PN.BLA TENTANG MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN SETUBUH OLEH ANAK (M RISKI ZHAFRAN, 2019) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |