| |
Shaivannur. KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG ULU MASEN. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014 |
|
AbstrakAbstrak
pembalakan liar tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, hal ini nampak dari lemahnya pemerintah aceh dalam melahirkan kebijakan guna menanggulangi illegal logging di kawasan pegunungan ulu masen. lemahnya kebijakan dari pemerintah aceh berakibat maraknya terjadi pembalakan liar sehingga masyarakat tidak mempunyai kontrol pada saat melakukan penebangan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah aceh dalam merumuskan kebijakan penanggulangan illegal logging di kawasan hutan lindung ulu masen, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan illegal logging di kawasan hutan lindung ulu masen, untuk mengetehui solusi yang dapat dilakukan pemerintah aceh untuk menanggulangi illegal logging di kawasan hutan lindung ulu masen. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. studi
Baca Juga : PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN TANGSE DAN GEUMPANG MENURUT PERSPEKTIF POLITIK LINGKUNGAN) (MUHAMMAD ROZAKI, 2016) ,
Baca Juga : KEBIJKAN PEMERINTAH ACEH TERHADAP PENGAWASAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SAREE KABUPATEN ACEH BESAR 2016 (MUTTAQIN, 2016) , lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait. hasil penelitian ini mejelaskan bahwa keseriusan pemerintah aceh dalam menanggulangi illegal logging di hutan lindung ulu masen sudah nampak jelas dari banyaknya kebijakan-kebijakan yang di lahirkan untuk melestarikan hutan mulai dari tahun 2007 sampai 2011, kemudian kendala yang dihadapi pemerintah aceh pada saat membuat kebijakan antara lain, keterbatasan anggaran sehingga mereka tidak bisa bekerja secara maksimal. sempitnya mata pencaharian masyarakat di pinggiran hutan juga menjadi kendala pemerintah aceh dalam menerapkan kebijakan sehingga masyarakat tidak mepunyain alternatif lain selain menebang pohon di hutan. kesimpulan menunjukkan bahwa, keseriusan pemerintah aceh dalam merumuskan kebijakan terhadap hutan lindung ulu masen khususnya, sudah nampak jelas dari banyaknya kebijakan-kebijakan yang sudah dilahirkan oleh pemerintah aceh mulai dari tahun 2007 sampai 2011. yang menjadi hambatannya adalah kurangnya lahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah pergunungan ulu masen. solusinya, kepada pemerintah aceh agar lebih serius dalam memberantas illegal logging, salah satu caranya adalah serius dalam menegakkan hukum dan memberlakukann hukum keseluruhan. kata kunci : pemabalakan liar, hutan lindung, ulu Tulisan yang relevan TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BEUTONG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR NAGAN RAYA) (FITRIA ULJA, 2019) ,TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN) (Listiya Fadhillia, 2016) , KAPABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM MENANGANI MASALAH ILLEGAL LOGGING DI KECAMATAN ATU LINTANG (AYU MAHARA, 2016) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |